Pemeriksaan Fakta di AFP

Pemeriksaan fakta telah menjadi bagian penting dari peran AFP sebagai kantor berita global selama lebih dari 180 tahun.

Sebagai sebuah perusahaan, AFP memiliki kedudukan unik di dalam hukum Perancis. Dua pertiga sumber daya AFP berasal dari bidang komersil dan sisanya dari subsidi pemerintah Perancis untuk mendukung jurnalisme yang tak berpihak dan berbasis kepentingan publik di Perancis maupun di luar negeri.

Kami telah memiliki blog dengan fokus pada pemeriksaan fakta sebagai respons terhadap banyaknya misinformasi dan disinformasi di dunia maya. Hal ini terinspirasi dari pengalaman kami memenangkan penghargaan proyek kolaborasi CrossCheck sekitar pemilu Perancis pada tahun 2017.

Kami bertujuan untuk membantu publik dan kantor redaksi media mengambil kesimpulan yang baik atas informasi yang berasal dari dunia maya, baik itu unggahan media sosial, artikel berita, video maupun pernyataan resmi.

Pekerjaan kami dilakukan oleh editor pemeriksaan fakta dan jaringan wartawan kami di seluruh dunia dengan mengikuti standar editorial dan panduan utama kantor berita AFP.

Kami berupaya untuk berbagi kiat dan perangkat untuk membantu siapapun yang melakukan pengecekan fakta dan verifikasi.

Kami memilih konten untuk diperiksa berdasarkan beberapa kriteria, termasuk kepentingan editorial, seberapa luas suatu konten telah disebarluaskan dan apakah konten tersebut telah menjadi bagian dari debat publik.

Pekerjaan kami mengikuti misi piagam AFP untuk menyediakan liputan berita yang akurat, berimbang dan tidak memihak dengan “suara independen yang bebas dari pengaruh politik, komersil atau pengaruh ideologi.”

AFP tergabung dalam program pemeriksaan fakta pihak ketiga Facebook. Kami mempertimbangkan konten yang ditandai di Facebook sebagai bahan yang kami selidiki. Konten yang dinilai “salah” oleh pemeriksa fakta akan diturunkan peringkatnya dari halaman news feed sehingga lebih sedikit orang akan melihatnya. Operasi pengecekan fakta AFP menerima dukungan langsung melalui program Facebook.

AFP merupakan salah satu penandatangan kode prinsipil International Fact-Checking Network (IFCN). Termasuk dalam kode ini adalah komitmen : ketidakberpihakan dan kejujuran, transparansi sumber, transparansi pendanaan dan organisasi, transparansi metodologi, dan kebijakan koreksi yang terbuka dan jujur.