Hoaks bahwa 'Rusia menyatakan penjualan Alaska ke AS tidak sah' tersebar di media sosial

Sebuah dekrit yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Januari 2024 telah memicu hoaks bahwa bahwa surat keputusan tersebut menetapkan penjualan wilayah Alaska oleh Rusia kepada Amerika Serikat di tahun 1867 tidaklah sah. Nyatanya, dekrit tersebut hanya memandatkan penyediaan dana untuk mencari dan memberikan perlindungan hukum atas aset Rusia di seluruh dunia, dan tidak menyebut perihal penjualan Alaska atau wilayah lainnya.

"Putin Tanda Tangani Dekrit yang Menyatakan Penjualan Alaska ke AS Tidak Sah," demikian bunyi tulisan dalam sebuah poster yang diunggah ke Facebook pada tanggal 27 Januari 2024.

Keterangan postingan tersebut menarasikan: "Putin telah menandatangani dekrit yang meresmikan upaya merebut kembali Alaska dan memicu reaksi terkait dengan kondisi strategis wilayah tersebut yang dekat dengan Rusia dan memiliki pangkalan militer Amerika.

"Menurut sejarah, Rusia menjual Alaska pada 1867 seharga Rp113,5 Miliar, tetapi klaim untuk merebut kembali wilayah tersebut telah muncul kembali." 

Image
Tangkapan layar postingan sesat, diambil pada 1 Februari 2024

Klaim serupa juga dibagikan di Instagram di sini dan di sini, serta di TikTok dan Twitter

Postingan mirip juga muncul dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggrisbahasa Thai dan bahasa Spanyol

Pada 18 Oktober 1867, Rusia secara formal menyerahkan kepemilikan Alaska ke Amerika Serikat dengan bayaran sebesar $7,2 juta, atau sekitar Rp113 milyar menurut kurs sekarang (tautan arsip). Tapi Alaska baru secara resmi menjadi negara bagian AS pada 3 Januari 1959.

Pada tahun 2022, ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin memperingatkan bahwa jika AS membekukan atau menyita aset-aset Rusia, maka Rusia akan "mengklaim kembali" Alaska (tautan arsip). 

Namun, klaim bahwa Putin menyatakan penjualan Alaska ke AS itu tidak sah adalah salah. 

Dekrit Presiden Putin

Pada tanggal 18 Januari 2024, Presiden Vladimir Putin menandatangani dekrit untuk menyediakan dana bagi Departemen Properti Asing, di bawah Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia, untuk membiayai biaya yang terkait dengan "proses pencarian properti real estate milik Federasi Rusia, bekas Kekaisaran Rusia, bekas Uni Soviet".

Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa dekrit juga menyediakan dana untuk "pendaftaran sah hak (properti)" dan "perlindungan hukum untuk properti ini" (tautan arsip).

Sebelum runtuh di bulan Maret 1917Kekaisaran Rusia sempat mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai negara Polandia, Finlandia, Estonia, Latvia dan Lithuania (tautan arsip).

Uni Soviet dibentuk pada tahun 1922 sebagai kelanjutan Kekaisaran Rusia, dengan ibu kota negara di Moskow. 

Di masa jayanya, Uni Soviet adalah negara terluas di dunia dan terdiri dari 15 republik, termasuk yang kini dikenal sebagai negara Ukraina, Estonia, Lithuania dan Georgia (tautan arsip). Uni Soviet runtuh pada tahun 1991.

Pada Februari 2022, Putin memerintahkan invasi ke Ukraina, mengklaim bahwa bekas warga negara Uni Soviet yang tinggal di beberapa bagian Ukraina "tidak ditanyai bagaimana mereka ingin membangun kehidupan mereka ketika Uni Soviet didirikan atau setelah Perang Dunia II" (tautan arsip).

Image

Dekrit yang ditandatangi Putin pada Januari 2024 tersebut tidak menyebut Alaska, namun para blogger militer Rusia menangkap langkah ini sebagai usaha halus Putin untuk mengklaim kembali Alaska (tautan arsip).

Namun, Departemen Luar Negeri AS menyanggah argumen tersebut. 

"Saya pikir saya bisa -- saya berbicara mewakili kami semua di pemerintahan AS untuk mengatakan bahwa dia [Putin] tidak akan mendapatkan kembali [Alaska]," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada 22 Januari 2024 (tautan arsip).

Namun, menurut Institute for the Study of War (ISW), lembaga riset dan think tank di Washington, DC, dekrit tersebut bisa jadi adalah sebuah dalih bagi Rusia untuk membuat kekacauan di negara-negara tetangganya (tautan arsip). 

"Kremlin mungkin akan menggunakan 'perlindungan' properti yang mereka klaim di negara-negara di luar perbatasan mereka yang diakui secara internasional untuk mendorong mekanisme soft power di negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara tetangga, yang pada akhirnya bertujuan untuk destabilisasi internal,” tulis ISW pada 19 Januari 2024 dalam asesmen rutin mereka tentang serangan Rusia di Ukraina.

Dalam suatu sesi tanya-jawab di tahun 2014, Putin ditanya apakah dia punya rencana untuk mencaplok Alaska dari AS dan ia menjawab dengan bercanda bahwa Alaska terlalu "dingin" (tautan arsip).

Adakah konten yang Anda ingin AFP periksa faktanya?

Hubungi kami