Sepasang suami istri yang baru menikah berpose untuki foto pernikahan mereka di Moskow pada tanggal 3 September 2020. (AFP / Dimitar Dilkoff)

Postingan media sosial menyebarkan klaim salah bahwa Rusia mewajibkan warga prianya untuk memiliki lebih dari satu istri

Hak cipta AFP 2017-2021. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Sebuah klaim yang menyatakan bahwa pemerintah Rusia mewajibkan warga lelakinya untuk berpoligami telah dibagikan di berbagai unggahan di Instagram, Facebook, dan Twitter. Klaim ini salah: poligami tidak diizinkan menurut hukum Rusia. Unggahan-unggahan menyesatkan tersebut terlihat seperti berdasarkan ide seorang politisi Rusia yang ingin poligami disahkan. Namun, sampai pada tanggal 23 April 2021, proposal tersebut tidak pernah disahkan menjadi UU. 

Klaim tersebut dibagikan di Instagram di sini pada tanggal 13 April 2021. Unggahan itu telah disukai lebih dari 2.400 kali.

Klaim tersebut berbunyi: “10 juta wanita Rusia menjomblo, pemerintah Rusia mewajibkan pria disana memiliki 2 istri atau lebih dan akan diberikan tunjangan.”

Tangkapan layar unggahan menyesatkan, diambil tanggal 21 April 2021

Tangkapan layar unggahan menyesatkan, diambil tanggal 21 April 2021

Klaim serupa juga telah disukai lebih dari 11,000 kali setelah dibagikan di Instagram di sini dan di sini; di Facebook di sini, di sini, di sini dan di sini; dan di Twitter di sini dan di sini.

Namun klaim tersebut salah: poligami tidak diperbolehkan di bawah payung hukum Rusia yang sekarang.

Pasal 14 dari Undang-Undang Keluarga Federasi Rusia menyatakan: “Perkawinan tidak boleh disahkan antara yang berikut: orang-orang yang setidaknya salah satunya sudah menjadi bagian dari perkawinan yang terdaftar.”

Unggahan-unggahan menyesatkan tersebut sepertinya berdasarkan proposal seorang politisi Rusia di tahun 2006 yang ingin poligami diizinkan di negara tersebut.

Laporan yang diterbitkan oleh RBC, sebuah media Russia, pada tanggal 13 Januari 2006, mengutip politisi Vladimir Zhirinovsky, yang menyatakan poligami “harus disambut dan diperluas ke seluruh Rusia, sebab kami memiliki sepuluh juta wanita lajang”.

Proposal tersebut tidak ditindaklanjuti, menurut utas cuitan ini oleh RBTH Indonesia, bagian dari Russia Beyond, organisasi media milik pemerintah Rusia, pada tanggal 21 Maret 2021.

 

“‘Komentar’ satu orang anggota parlemen tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai ‘posisi’ resmi suatu negara. Artinya, Rusia sama sekali TIDAK pernah mendukung gagasan itu,” tulis RBTH Indonesia.

RBTH Indonesia menambahkan bahwa klaim di mana Rusia mewajibkan poligami adalah “100 persen TIDAK BENAR”.

AFP sebelumnya telah membongkar klaim-klaim menyesatkan tentang poligami di Eritrea dan Malaysia.