Tidak, foto ini tidak menunjukkan e-KTP Indonesia yang diberikan kepada TKA Cina

Hak cipta AFP 2017-2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Sebuah postingan Facebook telah membagikan dua foto dan mengklaim tenaga kerja Cina mendapatkan e-KTP. Klaim tersebut adalah hoaks dan foto yang diposting adalah foto lama tentang kasus penipuan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja asing.

Postingan Facebook tersebut, dibuat pada tanggal 24 Februari 2019 dan telah dibagikan puluhan kali, membagikan dua foto salah satunya berisi tulisan: "TENAGA KERJA ASING (TKA) ASAL CHINA DIBEKALI E-KTP". Tulisan tersebut diikuti emoticon murung.

E-KTP adalah sebutan umum untuk kartu tanda penduduk elektronik.

Berikut cuplikan gambar postingan tersebut:

Tangkapan layar postingan Facebook

Keberadaan tenaga kerja asal Cina di Indonesia seringkali digunakan lawan politik untuk menyerang Presiden Joko Widodo. Berikut artikel berita The Jakarta Post terkait isu ini.

Pencarian menggunakan Google reverse image menemukan bahwa foto tersebut bukan e-KTP yang diterbitkan khusus untuk tenaga kerja Cina.

Foto pertama berasal dari media Merdeka.com dan telah digunakan di beberapa artikel media tersebut dalam berita tentang e-KTP. Misalnya dalam artikel tertanggal 16 April 2012 ini dan artikel ini, tertanggal 8 Desember 2018. Tak satupun dari artikel tersebut yang menyebut pemerintah Indonesia menerbitkan KTP untuk tenaga kerja Cina.

Tangkapan layar artikel Merdeka.com

Foto kedua dalam unggahan keliru tersebut diambil dari artikel berita kantor berita Antara tertanggal 10 Juni 2011 ini.

Judul artikel berita Antara tersebut berjudul: "BRI: Sistem "Online" Ungkap Pemalsu Dokumen Kredit", yang merujuk ke bank plat merah Bank Rakyat Indonesia.

Keterangan foto artikel tersebut adalah: "Sejumlah barang bukti tindak pemalsuan dokumen penting ditunjukkan, di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (9/6). Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya, berhasil mengungkap sindikat pemalsuan dokumen penting, yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga menyebabkan kerugian belasan milyar rupiah."

Tangkapan layar artikel Antara

AFP menerbitkan laporan versi bahasa Inggris pemeriksaan fakta ini pada tanggal 25 Februari 2019.