Postingan bagikan klaim salah bahwa 'PBB akan boikot kemerdekaan Papua'
- Artikel ini berusia lebih dari setahun.
- Diterbitkan pada hari 16/05/2023 pukul 12:15
- Diperbarui pada hari 16/05/2023 pukul 12:20
- Waktu baca 4 menit
- Oleh: AFP Indonesia
Hak Cipta © AFP 2017-2025. Segala jenis penggunaan konten secara komersial harus melalui langganan. Klik di sini untuk lebih lanjut.
Klaim itu muncul dalam satu video yang diunggah pada tanggal 9 Mei 2023 di Facebook di sini, di mana video itu telah ditonton lebih dari 179.000 kali sebelum dihapus.
Narator di video itu mengatakan, "PBB akan bawa 193 negara untuk boikot Papua merdeka! Jokowi akan teror balik sekutu KKB!"
Klaim itu juga ditulis dalam status unggahan.
Video berdurasi 10 menit dan 17 detik tersebut berisi berbagai potongan klip yang antara lain memperlihatkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, pertemuan Jokowi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta pemimpin negara lainnya.
Video itu beredar selepas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menculik pilot Susi Air Philip Mehrtens di bulan Februari 2023 (tautan arsip).
Video itu juga telah ditonton lebih dari 36.000 kali dengan narasi serupa selepas diunggah di postingan YouTube ini dan ini.
Namun per 16 Mei 2023, tak ada pernyataan dari PBB tentang boikot terhadap kemerdekaan Papua.
Tak ada intervensi PBB
Pernyataan terakhir PBB tentang Papua, yang dipublikasikan pada tanggal 1 Maret 2022, mendesak agar dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga asli Papua segera diakhiri (tautan arsip).
Tiga Pelapor Khusus PBB Francisco Cali Tzay, Morris Tidball-Binz dan Cecilia Jimenez-Damary merekomendasikan akses kemanusiaan segera diberikan ke wilayah Papua, dan mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi penuh serta independen terhadap dugaan pelanggaran HAM.
Teuku Rezaysah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, menyebut klaim yang disebar postingan medsos "irasional."
"Ide pambasmian KKB oleh PBB dan 193 negara adalah bombastik, tidak rasional, dan sensasional," katanya.
Vidhyandika Perkasa, seorang peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan meski sebenarnya boikot atas kemerdekaan Papua oleh PBB "secara teknis" bisa dilakukan, prosesnya sangat panjang dan biasanya digunakan untuk merespons insiden atau konflik spesifik (tautan arsip).
"PBB sendiri, kan, punya mekanisme, ya. Dia harus bersidang, dia harus mendapat persetujuan dari negara-negara [anggota], ada kuota forum yang harus tercapai, [sebelum] mereka memutuskan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan di Papua,"ujarnya kepada AFP pada tanggal 11 Mei 2023.
Video di luar konteks
Pencarian lewat kata kunci tertentu menunjukkan bahwa video tersebut mengandung rekaman klip pertemuan Jokowi dengan beberapa pemimpin dunia lain.
Pada detik ketujuh, video itu menunjukkan momen pertemuan saat ASEAN Leaders Gathering 2018 di Badung, Bali.
Video aslinya bisa dilihat di sini di kanal YouTube milik Kementerian Sekretariat Negara RI, diunggah pada tanggal 12 Oktober 2018 (tautan arsip).
Tema pertemuan itu mendiskusikan implementasi kawasan ASEAN terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) PBB dan mengantisipasi kesenjangan pembangunan di kawasan Asia Tenggara (tautan arsip di sini dan di sini).
Tidak ada laporan resmi bahwa kemerdekaan Papua disebut dalam pertemuan itu.
Berikut ini adalah perbandingan tangkapan layar video salah (kiri) dan video asli dari Kementerian Sekretariat Negara (kanan):
Pada menit 5:31, video yang berisi klaim salah menunjukkan pertemuan antara Jokowi dan Xi, presiden Tiongkok, saat KTT Ekonomi Asia Pasifik (APEC)di Beijing pada tahun 2014.
Video itu diunggah di kanal YouTube Hi China -- yang dimiliki CCTV, stasiun TV pemerintah Tiongkok, pada tanggal 11 November 2014 (tautan arsip).
Diterjemahkan dari bahasa Inggris, video itu berjudul: "Presiden Xi Jinping menyambut para pemimpin saat KTT APEC 2014 APEC".
Berikut perbandingan tangkapan layar video salah (kiri) dan di video asli dari Hi China (kanan):
Di menit 5:03, video salah menampilkan Jokowi berjalan bersama Xi, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.
Video diambil dari klip lain dari KTT APEC 2014, yang diunggah RTVMalacanang, kanal penyiaran presiden Filipina, pada tanggal 11 November 2014 (tautan arsip).
Berikut perbandingan tangkapan layar video salah (kiri) dan video asli dari RTVMalacanang (kanan):
Dalam KTT tersebut, para pemimpin negara anggota APEC membicarakan perkembangan ekonomi regional (tautan arsip). Tidak ada laporan resmi bahwa Papua menjadi topik pembicaraan.
Sebelumnya, AFP juga membongkar hoaks sebuah video yang diklaim menampilkan kebakaran di Kantor Bupati Jayawijaya di tahun 2020, juga video yang diklaim menunjukkan FPI membakar bendera Bintang Kejora di Wamena.
Adakah konten yang Anda ingin AFP periksa faktanya?
Hubungi kami