Penipuan berkedok tautan program mudik gratis beredar di media sosial menjelang Idulfitri

Diterbitkan pada hari 25/03/2025 pukul 09:43
Waktu baca 1 menit
Oleh: AFP Indonesia

Hak Cipta © AFP 2017-2025. Segala jenis penggunaan konten secara komersial harus melalui langganan. Klik di sini untuk lebih lanjut.

Menjelang arus mudik lebaran yang berlangsung pada akhir Maret 2025, beredar sebuah laman palsu yang mengaku sebagai situs pendaftaran mudik gratis dari pemerintah. Kementerian Perhubungan mengatakan kepada AFP agar warga tidak tertipu oleh laman ini dan tetap merujuk pada informasi di situs resmi pemerintah.

"Menyambut Bulan Suci Ramadhan 2025, Kementerian Perhubungan RI, Bekerja Sama Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Berbagi TIKET GRATIS Nihh!!" tulis keterangan postingan Facebook pada 26 Februari di sebuah laman yang mengaku sebagai akun Kementerian Perhubungan.

"Ayo Daftar Dan Klaim Sekarang!!" tambah postingan yang juga menyertakan tautan pendaftaran, meminta pengguna untuk memasukkan nama, provinsi asal, dan nomor Telegram.

Tangkapan layar postingan misinformasi, diambil pada tanggal 24 Maret 2025

Tawaran serupa yang diklaim berasal dari Kementerian BUMN juga beredar, seiring arus mudik yang akan berlangsung jelang perayaan hari raya Idulfitri 1446 Hijriah.

TNI Angkatan Laut bahkan mengerahkan kapal perang untuk mengangkut para pemudik yang gagal mendapatkan tiket ke kota Semarang dan Surabaya.

Kementerian Perhubungan dan BUMN sebenarnya menawarkan program mudik gratis 2025, namun tautan yang beredar di media sosial tersebut adalah tawaran palsu (tautan arsip di sini dan sini).

Juru bicara Kementerian Perhungan Elba Damhuri mengatakan kepada AFP pada 18 Maret bahwa pendaftaran mudik gratis hanya dilakukan lewat situs resmi kementerian terkait (tautan arsip).

Sementara itu, juru bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan bahwa tautan yang dibagikan di Facebook "bukanlah link pendaftaran program mudik gratis." Kementerian tidak meminta nomor Telegram warga untuk pendaftaran program.

Situs resmi kementerian tersebut menggunakan domain "go.id", namun tautan yang dibagikan di medsos menggunakan domain ".com" atau ".xyz."

Sebelumnya, AFP telah menyanggah postingan penipuan lainnya yang beredar di Indonesia.

Adakah konten yang Anda ingin AFP periksa faktanya?

Hubungi kami