Ini video tahun 2020, bukan rekaman Luhut mengkritisi Najwa karena mendukung demo UU Pilkada 2024

Cuplikan yang diunggah itu memperlihatkan wawancara antara Najwa dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dilakukan secara daring dari tempat yang berbeda. Video tersebut dibagikan ke TikTok pada tanggal 30 Agustus 2024. 

Unggahan tersebut menyiratkan bahwa Luhut sedang mengkritisi Najwa karena menentang rencana perubahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) pada 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam wawancara tersebut, Luhut mengatakan: "Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri sok paling bersih, ya. Jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan."

Unggahan itu juga menyertakan tulisan: "Jangan membuat kegaduhan lagi di negeri ini. Bijaklah dalam membuat keputusan. Bukan karena kepentingan politik anda seolah-olah keputusan anda sudah benar. Tapi pikir dampaknya juga. [...] Padahal pinter, tapi provokator."

Sedangkan di bagian bawah cuplikan terdapat simbol-simbol yang terkait dengan demo yang menurut laporan media didukung oleh tokoh publik, seperti Najwa -- demo itu digelar untuk menentang wacana perubahan UU Pilkada (tautan arsip di sini, di sini, dan di sini). 

Image

Tangkapan layar video TikTok dengan klaim sesat, diambil pada tanggal 3 September 2024

Video tersebut menyebar setelah DPR akhirnya membatalkan rencana kontroversial untuk mengesahkan aturan Pilkada yang baru (tautan arsip). Pembatalan itu dilakukan setelah ribuan orang turun ke jalan berdemonstrasi menolak perubahan aturan yang dianggap dapat melanggengkan dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

DPR sebelumnya mengebut pembahasan revisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mempertahankan syarat usia kandidat Pilkada. Putusan MK ini sekaligus membuat putra bungsu Presiden Jokowi -- Kaesang Pangarep, yang berusia 29 tahun -- tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan gubernur.

Beberapa bulan sebelumnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, berhasil maju sebagai calon wakil presiden setelah MK -- saat itu dipimpin oleh Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi -- membuat putusan yang melonggarkan syarat usia dalam pemilihan presiden. Keputusan MK ini menjadi kontroversial dan memunculkan tudingan cawe-cawe politik dan nepotisme.

Klip wawancara Najwa dengan Luhut itu juga menyebar dengan klaim serupa di tempat lain di TikTok di sini dan di sini, dan di SnackVideo di sini, di sini, dan di sini, menghimpun ratusan ribu views.

Komentar pada unggahan tersebut menunjukkan beberapa pengguna percaya bahwa Luhut sedang menegur Najwa atas dukungannya terhadap aksi protes pada Agustus 2024.

"Blacklist aja Najwa Shihab di semua saluran TV di Indonesia," tulis seorang pengguna.

"Lihat keadaan demo sekarang berapa banyak yang jadi korban, ini masalahnya anak bangsa yang diadu dalam negeri sendiri, saya dukung Pak Luhut, apa yang disampaikannya benar," kata pengguna lainnya. 

Namun, wawancara tersebut sebenarnya direkam ketika pandemi Covid-19, hampir empat tahun sebelumnya.

Pemilu saat pandemi

Pencarian gambar terbalik di Google menemukan video serupa telah diunggah di saluran YouTube resmi Najwa Shihab pada tanggal 24 September 2020 (tautan arsip).

Video tersebut berjudul, "Luhut: Banyak Orang Kumpul-Kumpul karena Birahi Kekuasaan (Part 2) | Mata Najwa".

Pada saat wawancara, Luhut memegang tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat di pulau Jawa dan Bali selama pandemi Covid-19.

Klip yang digunakan dalam unggahan sesat tersebut sesuai dengan bagian video YouTube mulai dari menit ke- 9:33.

Berikut perbandingan tangkapan layar antara klip di unggahan sesat (kiri) dan video YouTube Najwa Shihab (kanan):

Image

Perbandingan tangkapan layar antara unggahan video sesat (kiri) dan video dari kanal YouTube Najwa Shihab (kanan)

Dalam wawancara tersebut, Najwa menanyakan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus Covid-19, tetapi Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan aman selama para politisi tidak mengadakan pertemuan besar untuk memuaskan "birahi kekuasaan" mereka.

Wawancara ini berlangsung saat Indonesia berupaya menggelar Pilkada selama pandemi Covid-19.

Komentar Luhut tentang "warga negara" yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.

Pilkada 2020 sempat ditunda selama tiga bulan, tetapi tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, meskipun ada peringatan tentang kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 (tautan arsip). Pada saat penyelenggaraan, petugas di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengenakan alat pelindung lengkap menerapkan jaga jarak dan memeriksa suhu pemilih.

AFP telah membantah klaim misinformasi lainnya yang menarget tokoh politik di Indonesia di sini, di sini, dan di sini.